JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar dipercepat proses persiapan dan implementasi tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Mengingat, Undang-Undang DOB telah disahkan oleh DPR RI pada 30 Juni 2022 lalu.
Hal ini diungkapkan Wapres saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, kemarin.
BACA JUGA:Rapat Bahas Papua-Papua Barat, Wapres Minta Laksanakan Langkah Komprehensif Ciptakan Keamanan
Wapres meminta kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah komprehensif khususnya menjamin keamanan yang kondusif untuk melindungi masyarakat. Selain itu, Wapres juga meminta agar pemanfaatan dana otonomi khusus Papua yang tepat sasaran sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.
“Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” kata Wapres dikutip dari keterangan resminya, Kamis (28/7/2022).
Wapres juga mendorong agar diciptakan upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
BACA JUGA:Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ Bentuk TMC Bantu Kesehatan Masyarakat Pedalaman Papua
Terkait dana otonomi khusus, secara khusus Wapres meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran.
“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, (jangan sampai) tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” ujar Wapres.
Wapres juga kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum. “Ini saya kira (ranah) Pak Menko Polhukam,” tuturnya.
Berita Terkait
Bagikan Artikel Ini
Berita Lainnya
© 2007 – 2022 Okezone.com,
All Rights Reserved